Dalam sambutannya Komjend Pol Drs. Agung Budi Maryoto, M.Si yang bertema “Membangun pola pikir dan budaya kerja menuju wilayah kota bebas dari pungli di era pandemi covid-19”, dihadapan para hadirin/stake holder secara intelektual menjelaskan bahwa pada pelantikan Presiden dan wakil presiden tertanggal 20 oktober 2019 digedung DPR/MPR RI telah menetapkan 5 program kerja.

5 program tersebut di dikatakan oleh Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli di antaranya adalah :

1. Pembangunan Sumber daya Manusia,
2. Pembangunan Infrastruktur,
3. Penyederhanaan segala bentuk regulasi,
4. Penyederhanaan birokrasi,
5. Transformasi ekonomi.

Dikatakan oleh Komjend Pol Agung bahwa presiden Joko Widodo telah menegaskan mindset birokrasi harus diubah sehingga kecepatan melayani dan kecepatan memberikan izin menjadi kunci reformasi birokrasi, ucapnya.

Lebih jelas, “Presiden juga telah mengeluarkan Perpres Nomor 87 tahun 2016 tanggal 20 Oktober 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) dengan menimbang bahwa praktek pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera”, papar jendral bintang tiga tersebut.